reformasi intelijen - An Overview
reformasi intelijen - An Overview
Blog Article
Indonesia has seen dozens of cabinets considering that independence in 1945. Though once the New Buy most cupboards remained unchanged for five years at a time.
Pengalaman Amerika Serikat, bagaimana intelijen mengemban kepentingan politik negara, terlihat ketika intelijen berperan untuk menumbangkan paslon partai demokrat Gary Warren Hart yang digadang-gadang calon kuat presiden AS pada pilpres 1988, mengingat masih ada kepentingan crucial AS yang harus diemban oleh incumben Goerge Bush sebagai pesaing dari partai republic.
The police might dismiss the assembly when they uncover machines used in the assembly that is definitely dangerous for community protection or In case the organizer fails to meet the knowledge prerequisites in Posting 10 and 11.
In an Extraordinary way, this case is called the contestation involving the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led for the May possibly 1998 riots that passed off a couple of days prior to Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T
And one of the large-position officers with the embassy in Indonesia stated the American embassy in Indonesia had been warned by BIN not to interfere while in the 2024 elections. and once the conclude in the 2024 Indonesian typical election with Prabowo winning the election along with the failure of US initiatives to impact the election. BIN appeared to have acknowledged about NED and USAID activities in Indonesia and seemed to have taken preventive measures and counter narative.[forty one]
Berbagai kasus dugaan politisasi intelijen, penyalahgunaan intelijen, hingga inefektivitas intelijen masih mendapatkan respons pengawasan yang minim yang selama ini menjadi penghambat berjalannya agenda reformasi intelijen.
Keberadaan pengawasan yang ketat terhadap lembaga intelijen sangatlah penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.
The structure with the guerrilla warfare during the write-up-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into armed forces command spots, was adopted as being a manifestation of Nasution’s “middle way” thought to meet the armed forces needs of ‘eradicating’ the PKI and holding political Management for a kind of Dwifungsi ABRI
Because the start on the 1998 reforms, the stress from civil Culture to execute intelligence reform was not sturdy adequate. Aside from the structural political change which include democratic elections and amendments or cancellation of articles or blog posts with the constitution and authoritarian legislation, the primary stability sector problems have been only marginally dealt with.
The recently-revised Prison Code (KUHP), which is able to be applied in December 2025, offers increase to quite a few problems pertaining to independence of expression. Articles 218 and 219 of the new Prison Code expands the provisions that criminalize any public assaults of the “honor or dignity” or the President or Vice chairman. Report 240 prohibits verbal and penned insults towards The federal government or state establishments.
When this occurs, then the public problem concerning the President’s status as a single user of BIN and also the politicization of the organization will likely be away from location.
Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim situs web seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi focus on serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.